Mantan napi bisa jadi caleg DPD dan DPR RI, ini daftarnya

Mantan narapidana yang memenuhi syarat bisa mendaftar menjadi calon anggota legisltatif DPR RI maupun DPD RI. Ini sesuai dengan putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dan 12/PUU-XXI/2023 memperbolehkan mantan terpidana yang melakukan tindak pidana dengan ancaman kurang dari lima tahun penjara menjadi caleg DPR/DPRD dan DPD

Pada daftar bacaleg DPR RI dan DPD RI untuk pemilu 2024, ada 67 mantan narapidana berbagai kasus, termasuk korupsi.

Mereka terdiri atas 52 bacaleg DPR dan 15 bakal calon anggota DPD. Bacaleg DPR mantan narapidana ini tersebar di hampir semua partai politik peserta Pemilu 2024.

Hanya 3 partai yang tidak mempunyai bacaleg mantan napi, yaitu Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, 67 mantan narapidana itu sudah memenuhi syarat (MS) menjadi bakal calon anggota DPR dan DPD, termasuk syarat ikut pemilihan legislatif bagi mantan terpidana sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami merekapitulasi data tersebut berdasarkan apa yang menjadi materi putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 yang kita turunkan secara teknis dalam PKPU Nomor 10 tahun 2023 khususnya pasal 11 dan 12,” kata Idham kepada wartawan, Ahad (27/8/2023).

Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dan 12/PUU-XXI/2023 memperbolehkan mantan terpidana yang melakukan tindak pidana dengan ancaman kurang dari lima tahun penjara menjadi caleg DPR/DPRD dan DPD.

Sementara bagi mantan terpidana yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih, diperbolehkan menjadi caleg DPR/DPRD dan DPD setelah melewati masa tunggu lima tahun sejak bebas.

Mengutip dari hukumonline.com, Ketentuan mengenai mantan narapidana yang mencalonkan jadi anggota DPR atau DPRD diatur di dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 yang berbunyi:

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 di atas dalam Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 (hal. 36) dinyatakan inkonstusional bersyarat atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:

(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa;

dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Daftar 52 mantan narapidana yang menjadi bacaleg DPR RI

Mengutip koranperdjoeangan.com, Sungkono Ari Saputro, merupakan contoh mantan narapidana yang telah melakukan deklarasi bahwa yang bersangkutan merupakan mantan narapidana. Kasus pidana yang menjerat bacaleg Partai Buruh ini bermula ketika dia mendampingi warga Jarak-Dolly Surabaya menolak penutupan lokalisasi Jarak-Dolly, karena warga pada saat itu belum menerima kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang hanya memberi kompensasi yang tidak sesuai dengan kehidupan yang layak terhadap warga lokalisasi.

Daftar 15 bacaleg DPD RI yang mantan narapidana

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis nama-nama 15 mantan narapidana kasus korupsi yang terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR maupun DPR RI.

Dari website ICW di antikorupsi.org, dengan tanggal publikasi 15 Agustus 2023, dari daftar DCS yang dipublikasikan pada 19 Agustus 2023 lalu, terdapat 15 nama mantan koruptor dalam Daftar Calon Sementara (DCS) bakal caleg, baik tingkat DPR RI maupun DPD RI.

ICW mendesak agar KPU RI segera mengumumkan nama bacaleg, baik tingkat DPRD kota/kabupaten/provinsi, DPR RI, dan DPD RI yang berstatus sebagai mantan koruptor.

Menurut ICW, jika pada akhirnya pada mantan terpidana korupsi tersebut lolos dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT), maka kesempatan masyarakat memilih calon yang bersih dan berintegritas akan semakin kecil.

Padahal menurut survei jajak pendapat yang dipublikasikan oleh Litbang Kompas menunjukan bahwa sebanyak 90.9% responden tidak setuju mantan napi korupsi maju sebagai caleg dalam Pemilu.