Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan baru baru hasil reformasi 1998. Dari awal berdiri, PKB berhasil menjadi partai yang diperhitungkan karena mendapat suara yang cukup besar. Partai ini berhasil mendudukkan wakilnya di DPR dan membentuk fraksi sendiri. Bahkan, Gus Dur selaku Ketua Dewan Syuro PKB, menjadi presiden RI ke-4 menggantikan BJ Habibie.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), didirikan di Jakarta pada 23 Juli 1998 (29 Rabi’ul Awal 1419 Hijriyah). PKB didirikan paska kejatuhan Orde Baru. Era perubahan dari yang sebelumnya kurang bebas menjadi lebih besa, termasuk dalam memilih partai politik.

Banyak warga NU menginginkan perlunya NU memiliki partai politik sendiri sebagai wadah aspirasi warga NU. Usulan mengenai pendirian partai politik NU banyak masuk ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Dikutip dari situs resmi PKB, PKB.id, PBNU berhati-hati dalam menyikapi usulan yang masuk dari warga NU. Hal ini karena pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.

Sikap PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Di antara yang sudah mendeklarasikan sebuah parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998. Forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU.

Tim Lima diketuai oleh KH Ma`ruf Amin (Rais Suriyah/Kordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Selain Tim Lima, dibentuk juga Tim Asistensi yang bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi poitik warga NU.

Dari Tim Lima ini akhirnya terbentuk Partai Kebangkitan Bangsa.

PKB ikut pemilu pertama kali tahun 1999 dan menjadi 3 besar pemenang pemilu di bawah PDIP dan Partai Golkar. Pada Pemilu 1999, PKB berhasil mendapatkan 13,3 juta suara dan 51 kursi.

Konflik PKB

Konflik pertama

Konflik pertama PKB adalah antara Ketua Dewan Syuro PKB K.H, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan Ketua Umum Dewan Tnafidz DPP PKB pertama H. Matori Abdul Djalil.

Sebagai partai baru, banyak anggotanya belum berpengalaman, PKB harus menghadapi konflik politik antara Presiden Abdurahman Wahid dengan partai-partai pendukung maupun lawannya. Gus Dur terpilih menjadi presiden dengan dukungan Poros Tengah yang menentang naiknya Megawati untuk menggantikan BJ Habibie.

Hubungan Gus Dur dengan partai-partai yang sbeleumnya mendukung kemudian retak, dan Gus Dur dimazulkan oleh parta-partai yang sebelumnya mendukungnya melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Megawati Soekarno Putri kemudian dilantik menggantikan Gus Dur.

Saat sidang istimewa ini, Matori Abdul Djalil yang menjadi Wakil Ketua MPR dari PKB ikut hadir dalam sidang tersebut. Hal itu dianggap sebagai kesalahan, sehingga Matori dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB. Jabatan Ketua Umum DPP PKB kemudian dijabat Alwi Shihab.

PKB kemudian pecah menjadi dua dengan istilah PKB Batu Tulis pimpinan Matori Abdul Djalil dan PKB Kuningan pimpinan Alwi Shibab dan Gus Dur.

Matori kemudian sempat mendirikan Partai Kejayaan Demokrasi (PEKADE) namun gagal lolos ke parlemen.

Konflik ke-2
Konflik kedua PKB adalah antara Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf melawan Gus Dur. Alwi Shihab adalah Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB, sementara Saifullah Yusuf adalah Sekretaris Jenderal DPP PKB. Penyebabnya Alwi dan Saifulloh merangkap jabatan menjadi menteri pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian diberhentikan.

Mengutip detik.com, belum juga seminggu menjabat Menko Kesra, Alwi Shihab sudah diminta mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum PKB. Alasannya, hal itu sesuai rapat Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz PKB beberapa waktu lalu.

Desakan agar Alwi mundur dari Ketua Umum PKB itu disampaikan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR Ali Masykur Musa, kepada wartawan di Gedung DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (21/10/2004), seperti dikutip dari detik.com.

“Berdasarkan kesepakatan rapat gabungan Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz dulu, siapa saja dari pengurus PKB yang menjabat di kabinet diminta menanggalkan jabatannya di pengurusan partai,” kata Ali Masykur.A

Dikutip dari tempo.co Alwi dan Saifullah kemudian diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Umum dan Sekjen melalui rapat Pleno Dewan Syuro yang digelar Selasa (26/10/2004). Raat pleno menyatakan memberhentikan dua orang pengurusnya yang menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu.

Alwi Sihab dan Saifullah Yusuf resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua umum dan ketua DPP PKB dalam sebuah keputusan yang diambil secara aklamasi.

“Rapat pleno kali ini satu suara, tidak ada perbedaan pendapat dalam memberhentikan keduanya,” jelas Ketua DPP PKB Arifin Djunaidi seperti ditulis Tempo (27/20/04).

Alwi Shihab kemudian melawan karena menganggap pemberhentian dirinya tidak sah karena tidak melalui Muktamar dan mengugat ke pengadilan.

PKB Gus Dur menyelengarakan Muktamar di Semarang dan menjadikan Muhaimian Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB.

Keputusan pengadilan memutuskan pemberhentian Alwi Shihab dianggap tidak sah karena tidak sesuai AD/ART PKB. Namun setelah itu Alwi Shihab tidak bisa kembali menjadi ketua umum PKB.

Konflik ini lumayan menguras energi PKB karena melibatkan banyak kyai berpengaruh di Jawa Timur. Konflik ini akhirnya melahirkan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). PKNU sempat ikut pemilu 2009 tapi gagal memenuhi ambang batas parlemen sehingga tidak mempunyai wakil di DPR RI.

Konflik ke-3

Setelah konflik dengna Alwi Shihab, Gus Dur kini berkonflik dengan Muhaimin Iskandar. Awalnya adalah pemecatan Muhaimin Iskandar melalui forum rapat internal, bukan Muktamar.

Mengutip Kompas.com, rapat internal itu akhirnya berujung pada dicopotnya Muhaimin Iskandar dari jabatan Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB. Dari 30 orang yang hadir, 20 orang memilih opsi agar Muhaimin mundur, 5 orang mendukung agar digelar MLB, 3 suara menolak MLB, dan 2 abstain. Dalam pemungutan suara itu, Gus Dur, Muhaimin dan Machfud MD tidak mendapat hak suara.

PKB Muhaimin secara resmi mengajukan gugatan ke PN Jakarta Selatan. Muhaimin menggugat Ketua Dewan Syuro PKB Gus Dur atas pemecatan dirinya sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB. Sementara Sekjen PKB Muhaimin, Lukman Edy, menggugat Gus Dur karena tidak terima pemecatan dirinya dari Sekjen PKB dengan alasan rangkap jabatan.

Konflik ini melahirkan PKB Ancol dengan Ketua Umum Muhaimin iskandar dan PKB Parung dengan Ketua Umum Ali masykur Musa. Konflik ini belum selesai menjelang Pemilu 2009, sehingga ada 2 wakil PKB dalam pengambilan nomor urut peserta pemilu 2009. Kedua kubu juga mendaftarkan dftar bacaleg ke KPU. Namun akhrinya KPU hanya mengakui satu PKB, yaitu yang dipimpin Ketua Umum Muhaimin Iskandar.

Akibat konflik-koflik ini, pada Pemilu 2009, PKB mengalami penurunan suara yang signifikan, dan hanya mendapatkan 27 kursi di DPR.

Pengurus saat ini
Saat ini PKB dipimpin oleh Ketua Umum Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jenderal Hasanudin Wahid. Untuk pemilu 2024, PKB merupakan peserta pemilu dengan nomor urut 1, sama dengan Pemilu 2019.

Perolehan Kursi PKB

Alamat Kantor DPP PKB
Jl. Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat 10430
Telp (021) 3145328

Website PKB: pkb.id