Daftar lembaga survei anggota Persepi

Keberadaan lembaga survei di satu sisi bisa menjadi kontrol bagi masyarakat terhadap partai atau kandidat presiden, gubernur, atau bupati/walikota yang akan ikut pemilihan. Lembaga survei menyelenggarakan survey untuk mengetahui tingkat keterpilihan kandidat atau partai. Survei bisa memotret demografi pemilih, pemilih yang masih ragu-ragu, pilihan di suku atau agama tertentu, pilihan di status sosial atau pendidikan tertentu, dll.

Saat ini, lembaga survei biasanya juga menjadi lembaga konsultan politik untuk kandidat capres atau partai tertentu. Mereka mengadakan survei untuk mengetahui keterpilihan sang kandidat atau partai. Selain untuk memotret kondisi pemilih, survei juga bisa digunakan untuk memengaruhi pemilih.

Fenomena hasil survei yang membuat publik memilih tokoh yang diunggulkan dari survei dikenal dengan bandwagon effect, sedangkan lawan efek tersebut yaitu simpati yang timbul akibat hasil survei terhadap tokoh yang cenderung kalah dalam survei disebut underdog effect

Dalam pelaksanaan pemilu, lembaga survei juga bisa mendaftarkan diri untuk ikut ambil bagian dalam Quick count (hitung cepat). Hitung cepat baru bleh ditayangkan ketika tahapan pemilohan umum (pencoblosan) sudah dinyatakan selesai. Metode hitung cepat juga bisa menjadi alat kontrol terhadap hasil pemilu sesungguhnya.

Berikut daftar lembaga survey yang merupakan anggota Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Lembaga survei di bawah organisasi lebih bisa dipertanggungjawabkan isi surveinya karena terikat aturan organisasi.

Daftar lembaga Survei di bawah PERSEPI

1. Lembaga Survei Indonesia (LSI)
2. Cirus Surveyors Group
3. Populi Center
4. CSIS (Centre For Strategic and International Studies)
5. Charta Politika Indonesia
6. Cyrus Network
7. Polmark Indonesia
8. Indikator Politik Indonesia
9. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)
10. Losta Institute
11. Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI)
12. Pedoman Research and Communication
13. Pandawa Research
14. Roda Tiga Konsultan (RTK)
15. Poltracking Indonesia
16. Indo Riset
17. Spektrum Politika
18. Celebes Research Center
19. Voxpol Center Research and Consulting
20. Indo Data
21. Indo Polling Network
22. Institute Strategic Indonesia (Instrat)
23. Parameter Konsultindo
24. Indekstat
25. The Haluoleo Institute
26. Sands Analitik Indonesia
27. Indo Consulting Network
28. Indonesia Development Engineering Consultant (IDEC)
29. Indopol Survey and Consulting
30. Konsep Indonesia (Konsepindo Research & Consulting)
31. Lingkar Strategi Indonesia (LSI Strategi)
32. Politika Research and Consulting (PRC)
33. Script Survei Indonesia (SSI)
34. Parameter Publik Indonesia
35. Alvara Strategi Indonesia
36. Arus Survei Indonesia
37. Brand Politika
38. Indonesian Politics Research Consulting (IPRC)
39. Media Survei Indonesia (MSI)
40. Parameter Politik Indonesia
41. Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia)
42. Indo Supporting Idea (Inside)
43. Institute For Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic)
44. Katadata
45. Lingkaran Survei Sulawesi (LSS)
46. Media Survei Center Indonesia (MSCI)
47. Proximity Indonesia (Data Survei Indonesia)
48. RESI (Research Excellent & Survey Indonesia)
49. Satukanal Riset dan Pengembangan
50. Algoritma Research and Consulting
51. Cigmark Research and Consulting
52. Daya Teknologi Strategi Indonesia
53. Dimensi Research and Consulting
54. Fenometer
55. Ide Cipta Research and Consulting
56. Ipsos Market Research
57. SCL Taktika
58. Pusat Data Riset Indonesia
59. Strategi Lingkar Nusantara
60. Trias Politika Strategis
61. Polstra Research and Consulting
62. Survei Digipol Indonesia

Persepi pernah mengeluarkan lembaga survei dari keanggotaan karena dianggap melanggar kode etik. Mengutip BBC.com, Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memutuskan untuk mengeluarkan Jaringan Suara Indonesia (JSI) serta Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) dari keanggotaan Persepi.

Kedua lembaga itu diberi sanksi keras karena menolak diaudit setelah melakukan hitung cepat hasil Pemilu Presiden 2014.

“Dengan tidak memenuhi panggilan untuk mempresentasikan hasil quick count, Dewan Etik Persepi menganggap kedua lembaga tersebut tidak memiliki iktikad baik untuk mempertanggungjawabkan kegiatan ilmiah yang sudah menimbulkan kontroversi di masyarakat,” kata anggota Dewan Etik Persepi, Hari Wijayanto, Rabu (16/07/14) seperti dikutip dari bbc.com.

Hari menambahkan, kedua lembaga survei tersebut dianggap melanggar kode etik dan dikeluarkan dari Persepi.

“Dewan Etik Persepi memutuskan Jaringan Suara Indonesia serta Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis telah melanggar kode etik dan dikeluarkan dari keanggotaan Persepi.”

Indobarometer keluar dari PERSEPI
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari memutuskan mudur dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Langkah Qodari ini ia ambil setelah menyuarakan usulan menjadikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden tiga periode.

Qodari mengatakan, ia ingin menjadikan Jokowi dan Prabowo Subianto untuk berduet sebagai pasangan capres-cawapres tanpa membawa latar belakang Direktur Eksekutif Indo Barometer.

“Saya sepenuhnya menyadari bahwa posisi saya hari ini adalah aktivis, bukan sebagai surveyour. Sehingga saya itu mundur dari Persepi,” ujar Qodari di kawasan Mampang, Jakarta, Sabtu (19/6/23).

Qodari menjelaskan alasan mundur dari Persepi lantaran ada teman-temannya di perhimpunan tersebut yang tidak setuju dengan gagasannya supaya Jokowi menjadi Presiden Indonesia tiga periode.

“Jadi saya memutuskan mundur karena ada temen-teman yang nggak setuju di Persepi. Saya nggak mau kelahi ya dengan teman-teman sendiri,” katanya.