Dokumen bocor: CIA cawe-cawe di Pilpres 2024?

Sebuah tulisan di MintPress.com menyebutkan, sebuah NGO Amerika Serikat bernama NED (National Endowment for Democracy) sedang menyiapkan landasan untuk melancarkan color revolution (revolusi warna di Indonesia).

Color revolution atau revolusi warna merujuk kepada aksi intelijen untuk mendukung gerakan secara damai mendorong perubahan/pergantian rezim di suatu negara. Aksi damai ini bisa melalui demonstrasi, publikasi wacana, atau pengerahan massa.

Untuk Indonesia, konteks perubahan rezim menyangkut perhelatan besar tahun 2024: Pemilihan Umum Presiden langsung dan pemilu legislatif.

Artikel ditulis oleh Kit Klarenberg dan diterbitkan 6 September 2023 di situs MintPressNews.com berjudul Leaked: CIA Front Preparing Color Revolution in Indonesia. Artikel menyebutkan, pada Februari 2024 Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden, juga pemilihan umum legislatif. Presiden Joko Widodo, presiden yang sangat dicintai rakyatnya (berdasar hasil survey), tidak bisa mengikuti kompetisi ini karena aturan yang membatasi.

Lembaga NED ditulis mempersiapkan untuk “mengambil alih” kekuasaan sepeninggal Jokowi.

Operasi ini akan tetap dilakukan meskipun BIN telah memperingatkan kedutaan Amerika Serikat untuk tidak ikut campur di Pemilu 2024.

Merujuk ke situs NED National Endowment for Democracy (NED) adalah yayasan nirlaba independen yang didedikasikan untuk pertumbuhan dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi di seluruh dunia. Setiap tahunnya, NED memberikan lebih dari 2.000 hibah untuk mendukung proyek-proyek kelompok non-pemerintah di luar negeri yang bekerja untuk tujuan demokrasi di lebih dari 100 negara.

Sumber tulisan berasal dari file-file yang bocor, yang merupakan laporan mingguan yang dikirim dari kantor International Republican Institute (IRI) Indonesia ke kantor pusat di Washington pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2023.

IRI disebut sebagai komponen inti NED, yang biasanya bekerja sama dengan lembaga lain, National Democratic Institute (NDI), untuk melakukan operasi perubahan rezim di luar negeri.

Salah satu cuplikan kebocoran terdapat dalam catatan pengarahan tertanggal 28 Juni 2023. Dokumen ini menyebutkan perwakilan IRI bertemu dengan pejabat tinggi Kedutaan Besar AS di Jakarta, termasuk Pejabat Politik Kedutaan Besar AS, Ted Meinhover.

Dia (Meinhover) “menyampaikan kekhawatiran AS” terhadap Pemilu 2024, khususnya bagaimana “elektabilitas” Menteri Pertahanan Prabowo Subianto “meningkat secara dramatis,” yang berarti dia “menjadi yang tertinggi menurut jajak pendapat.” Sementara itu, peringkat mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan “menurun”.

Meinhover menyesalkan bagaimana undang-undang Indonesia membatasi partai-partai dengan kurang dari 20% kursi di parlemen untuk mengajukan calon Presiden (presidential threshold).

Jika “ambang batas” tersebut dihilangkan, “akan ada lebih banyak kandidat dalam pemilu, dan AS akan memiliki lebih banyak pilihan,” kata Meihover seperti tertulis artikel itu.

Namun, Washington “perlu menjaga hubungan persahabatan dengan semua pihak untuk menjaga kepentingan AS di Indonesia, tidak peduli bagaimana hasil pemilu nanti.”

Pihak Indonesia yang disebut

Artikel tersebut menulis, menurut Meinhover, Kedutaan Besar telah “aktif dalam menjangkau” para pemimpin Partai Buruh setempat dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia “untuk mengetahui rencana mereka untuk memprotes” undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja (UU Cipta Kerja) yang baru-baru ini ditandatangani oleh Joko Widodo.

Khawatir undang-undang tersebut akan “meredam antusiasme investor asing” di negara tersebut, “AS dengan tegas mendukung kegiatan yang menentang undang-undang tersebut.”

Artikel juga menyebutkan, ada beberapa organisasi dan individu di Indonesia menerima pembayaran langsung dari IRI untuk mencapai “pencapaian” tertentu, salah satunya adalah Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi).

Merujuk situs Perludem, Perludem berdiri pada Januari 2005 dengan status badan hukum Perkumpulan. Ide pendirian Perludem tercetus disela-sela rapat evaluasi Panwas seluruh Indonesia paska Pileg dan Pilres 2004, yang pada akhirnya direspon secara positif oleh seluruh peserta yang hadir. Beberapa tokoh yang terlibat dalam proses pendirian Perludem antara lain; Bambang Wijayanto, Iskandar Sondhaji, Poltak, Budi Wijarjo, Andi Nurpati, dll.

Perludem menerbitkan jurnal reguler yang dibiayai USAID, yang “memberikan rekomendasi dan referensi untuk meningkatkan tata kelola pemilu serta proses demokrasi dan politik di kawasan Asia dan Pasifik.”

Badan ini juga menyelenggarakan acara rutin Emerging Leader Academy (ELA), di mana individu-individu yang disebutkan dalam dokumen IRI dilatih dan mempelajari “pengembangan pesan,” serta keterampilan pemilu lainnya.

Bagaimana tanggapan netizen?

Viralnya pemberitaan tentang campur tangan CIA untuk pemilihan presiden 2024 memancing tanggapan dari banyak orang.

Salah satu tokoh yang ikut berkomentar adalah calon kandidat presiden AS dari Partai Demokrat, Robert F. Kennedy Jr yang menanggapi di akun X miliknya @RobertKennedyJr

“Perubahan rezim di Indonesia? Inilah jendela menuju campur tangan arogan yang menyia-nyiakan rasa hormat yang pernah dimiliki negara kita (USA) di seluruh dunia. Ini akan berhenti di bawah kepemimpinan saya,”tulis Robert F. Kennedy Jr

Merujuk Wikipedia, Robert Francis Kennedy Jr. atau dikenal dengan inisial RFK Jr., adalah pengacara lingkungan, politisi, dan penulis. Dia adalah calon kandidat Partai Demokrat pada pemilu presiden 2024 AS. Dan dia ternyata termasuk anti vaksin.

Rizal Ramli
Tokoh politisi opisisi Indonesia Rizal Ramli juga berkomentar menanggapi isu CIA dengan revolusi warna. Menurut Rizal melalui akun X-nya @RamliRizal, tulisan tersbeut merupakan analisa dangkal. Dia juga menuduh rezi yang semakin anti-demokratis dan pro-Beijing.

“Analisa payah dan dangkal, langkah-langkah rezim yang semakin anti-demokratis, KKN semakin ganas, semakin pro-Beijing”, tulis Rizal Ramli di akun X @RamliRizal.

S.L Kantan @kanthan2030
“Organisasi depan CIA – NED dan IRI-, telah mendanai partai-partai oposisi dan “LSM” untuk menghentikan tren politik Indonesia saat ini di bawah pemerintahan Jokowi, yang menganut otonomi strategis,” tulis akun @kanthan2030.

Sumber: MintPress